MARI BERBAGI

SEJUTA SUARA UNTUK IWAN MULYADI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTmU3n_phyphenhyphenp48cCxnz42LqFQkP0xQ5ZU1lIbNxJVKob2m4rgo1zZBFCFE4qOM4LvnHXB3tKvnTofzwPxJWzNMUa_O5wm6sOKOvWiJ7LqFM31R_cckHDe6x80tA0hSWhTmItWjxceBaWUM/s1600/Iwan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTmU3n_phyphenhyphenp48cCxnz42LqFQkP0xQ5ZU1lIbNxJVKob2m4rgo1zZBFCFE4qOM4LvnHXB3tKvnTofzwPxJWzNMUa_O5wm6sOKOvWiJ7LqFM31R_cckHDe6x80tA0hSWhTmItWjxceBaWUM/s640/Iwan.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Sumber :  Facebook PBHI Sumatera Barat</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhicghhljyrszElNmG01T9wOc7NADlKAOUgcS1vCrKGcRW348AsRZWa2-6RDsbOJkSWf6huAkwEcdHgETsllMIZpM_B7vY7A83nQeCcTubX4a-dwFWJnffsZ1yIUHSGOp3Ru0lOKxfU2V8/s1600/IM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhicghhljyrszElNmG01T9wOc7NADlKAOUgcS1vCrKGcRW348AsRZWa2-6RDsbOJkSWf6huAkwEcdHgETsllMIZpM_B7vY7A83nQeCcTubX4a-dwFWJnffsZ1yIUHSGOp3Ru0lOKxfU2V8/s640/IM.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Bertepatan dihari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2016, tak terasa sudah 88 Tahun berlalu sejak sumpah itu diucapkan, namun masih banyak langkah dan perjalanan Pemuda Indonesia yang terkekang sebagai kaum intelektual Bangsa. Sejumlah Pemuda di Padang, Sumatera Barat, menyuarakan aksi sejuta suara untuk Iwan Mulyadi. Aksi ini dilakukan oleh Komunitas Seni (KOMSI) Universitas Bung Hatta bekerjasama dengan PBHI Wilayah Sumatera Barat bertempat di Shelter Utara. Antusias para pemuda terlihat dari diskusi yang dipandu oleh Sahnan Sahuri Sireger, S.H., M.H. dan Wengki Purwanto, S.HI. selaku Ketua PBHI Wilayah Sumatera Barat.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Pemuda yang terbaring tak berdaya dan lumpuh permanen karena timah panas oleh salah seorang anggota Polisi dari Polsek Kinali, Kab. Pasaman Barat pada tahun 2006 silam itu bernama IWAN MULYADI. Pemuda yang berjuang mencari Keadilan di Negeri ini. Sudah sepuluh tahun lamanya berjuang mempertahankan haknya yang direnggut dan dirampas oleh Negara dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Sampai saat ini Pemeritah RI dan Kepolisian RI tidak taat hukum serta mengabaikan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</div>

Sumber : Facebook PBHI Sumatera Barat B ertepatan dihari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2016, tak terasa sudah 88 Tahun ...

Menagih Komitmen Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging KSA)

<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: center;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6FB2r1GBBJ_7DNNETGJZo74cy4T3EOf8hDngyu-INtgTDaoEw6ijYs_cDJsx42Fkn8PtoUJsTWBaoeEnf9wfIPUnwg_3jHYX-rMRFrC53zOWF1eyIh02BGSGqhaBlPZAW4DF7c8WZFGs/s1600/Polres+Sijujung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="344" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6FB2r1GBBJ_7DNNETGJZo74cy4T3EOf8hDngyu-INtgTDaoEw6ijYs_cDJsx42Fkn8PtoUJsTWBaoeEnf9wfIPUnwg_3jHYX-rMRFrC53zOWF1eyIh02BGSGqhaBlPZAW4DF7c8WZFGs/s640/Polres+Sijujung.jpg" width="640" /></a></div>
(sumber : google) 
 
 
SIARAN PERS</div>
<div class="text_exposed_show" style="display: inline;">
Sumatera Barat, 4 Agustus 2016. 
<div style="background-color: white; color: #666666; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.08px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Berbagai upaya untuk menyelematkan kawasan hutan suaka alam Nagari Sungai Batuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung telah dilakukan oleh masyarakat. Namun sayang, peran aktif masyarakat selalu direspon dengan janji/komitmen Penegakkan Hukum tanpa diringi dengan implementasi konkrit. Olehnya PBHI Sumatera Barat menilai “Rakyat telah Dikhianati” oleh Komitmen Penegakkan Hukum Tindak Pidana Kehutanan. Penilaian tersebut didasari oleh fakta-fakta sebagai berikut :</div>
<div style="background-color: white; color: #666666; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.08px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Pasca PPHBN Nagari Sungai Batuang menemukan aktifitas pengrusakan kawasan hutan di Nagari Sungai Batuang akhir oktober 2015 yang lalu, berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, Pertama, 30 Maret 2016, Pemerintahan Nagari, Ninik Mamak, PPHBN, Babinsa Nagari Sungai Batuang melakukan Survey atau Peninjauan Hutan Lindung Mudiak Batuang dan Tata-Batas Nagari Sungai Batuang dengan Nagari Tanjung Lolo. Pada saat survey tersebut ditemukan telah terjadinya aktivitas pembalakan hutan (penebangan kayu) yang masuk ke kawasan Nagari Sungai Batuang. Kedua, 31 Maret 2016, Pemerintahan Nagari Sungai Batuang melalui surat Nomor : 140/39/Pem/S.Bet-2016 telah melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung dugaan perbuatan pembalakan hutan (illegal logging) di Kawasan Hutan Lindung dan telah mencemari sungai yang mengalir ke Nagari Sungai Batuang. Ketiga, 06 April 2016, Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung melakukan survey dengan titik koordinat 00043’19,81”S-101010’43,38”. Hasil overlay Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung dengan peta lampiran keputusan menteri kehutanan dan perkebunan No.442/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumatera Barat serta Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 35/Menhut-II/2013 menemukan lokasi pembukaan jalan dan PENEBANGAN KAYU berada pada KAWASAN SUAKA ALAM; Keempat, 11 April 2016, SEKDA Kabupaten Sijunjung menyurati Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Barat melalui surat Nomor : 522.03/100/Dishut/VI-2015 agar BKSDA Sumatera Barat dapat menindaklanjuti Tindak Pidana di Bidang Kehutanan di KAWASAN SUAKA ALAM sesuai hasil survey Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung pada tanggal 06 April 2016;</div>
<div style="background-color: white; color: #666666; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.08px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Kelima, 25 April 2016, Pemerintahan Nagari Sungai Batuang telah melaporkan Pembalakan Hutan (illegal logging) di Nagari Sungai Batuang kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat (KAPOLDA) melalui surat nomor : 140/56/Pem/S.Bet-2016. Keenam, 3 Juni 2016, PBHI Sumatera Barat bersama Walinagari Sungai Batuang dan Ketua Kerapatan Adat Nagari Sungai Batuang telah melaporkan secara langsung (lisan dan tulisan) dugaan tindak pidana bidang kehutanan di KAWASAN SUAKA ALAM kepada BKSDA Sumatera Barat, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; Ketujuh, Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menerima langsung Laporan Tindak Pidana Kehutanan (Pemballakan Liar/Illegal Logging) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor : 159/PBHI-SB/VI/2016 tertanggal 20 Juni 2016;</div>
<div style="background-color: white; color: #666666; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.08px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Kedelapan, Aliansi Masyarakat Nagari Sungai Batuang Rabu 20 Juli 2016 melakukan demo damai dan menghasilkan komitmen penting Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung (BUPATI Sijunjung) bersama Kapolres Sijunjung, Ketua DPRD Sijunjung, Kepala Dinas Kehutanan Sijunjung, Dandim Kabupaten Sijunjung, BKSDA, dan SKPD terkait lainnya berupa melaksanakan enam tuntutan warga dalam persoalan Illegal Logging Kawasan Suaka Alam Nagari Sungai Batuang dengan cara membentuk Tim Terpadu dan dalam masa waktu 2 minggu. Enam tuntutan warga yang dimaksud berupa Pertama, Penghentian Aktifitas Pengrusakan Hutan Suaka Alam Nagari Sungai Batuang, Kedua, Menindak oknum pelaku pengrusakan Hutan Suaka Alam Nagari Sungai Batuang, Ketiga, Menjaga Kawasan Suaka Alam Nagari Sungai Batuang dari pengrusakn, keempat, Penghijauan kawasan yang telah rusak, Kelima, Selamtkan kawasan daerah aliran sungai (sumber daya air), Keenam, Selamatkan lahan pertanian; Kesembilan, 21 Juli 2016 masyarakat bersama Walhi Sumatera Barat melakukan survey dan menemukan aktifitas pengurusakan hutan (illegal logging) di Kawasan Suaka Alam Nagari Sungai Batuang masih terus berlangsung. Kesepuluh, melalui surat nomor : 172 /PBHI-SB/VII/2016 PBHI Sumatera Barat telah memberikan tambahan laporan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kepala BKSDA Sumatera Barat, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehubungan dengan masih berlangsungnya aktifitas illegal looging;</div>
<div style="background-color: white; color: #666666; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.08px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Serangkain peran aktif tersebut dilakukan bukan karena iseng. Coba kita hayati pasal 59, 60 dan 61 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan jo Pasal 6, 9, 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pelindungan Hutan. Pasal-pasal tersebut tegas menyatakan masyarakat dibebani KEWAJIBAN menjaga dan melindungi Kawasan Hutan. Salah satunya dengan menyampaikan adanya aktiftas pengrusakan hutan (illegal logging) baik secara lisan maupun tulisan. Lebih jauh, mereka (masyarakat) adalah korban terdampak dari aktifitas illegal tersebut. Olehnya, PBHI Sumatera Barat selaku kuasa hukum Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari Sungai Batuang MENAGIH sekaligus MENDESAK Bupati Kabupaten Sijunjung dan Kapolres Sijunjung untuk mempertanggungjawabkan kelalaian pemenuhan Janji/Komitmen Penegakkan Hukum Atas Aktifitas Illegal Logging di KSA Nagari Sungai Batuang dengan Tim Terpadu dalam Waktu 2 Minggu terhitung sejak 20 Juli 2016 yang lalu. PBHI Sumbar Juga menagih janji Ketua DPRD Sijunjung yang katanya mengawal pelaksanaan komitmen Tim Terpadu tersebut.</div>
<div style="background-color: white; color: #666666; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.08px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Rakyat telah percaya dengan Komitmen Bupati Sijunjung dan Kapolres Sijunjung, tapi kenapa kemudian kepercayaan tersebut seakan di Khianati. Kami yakin, Komitmen Bupati Sijunjung dan Kapolres Sijunjung tersebut disampaikan secara sadar dihadapan masyarakat Nagari Sungai Batuang 20 Juli 2016 yang lalu. Pada sisi lain, Kepala BKSDA Sumatera Barat jug harus menjelaskan ke Publik apa yang telah dilakukan BKSDA atas aktifitas Illegal Looging di Kawasan SUAKA ALAM. Sejak 11 April 2016, SEKDA Kabupaten Sijunjung telh menyurati Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menindaklanjuti Tindak Pidana di Bidang Kehutanan di KAWASAN SUAKA ALAM sesuai hasil survey Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung pada tanggal 06 April 2016. PBHI Sumbar ingatkan, BKSDA tidak bisa berdiam diri dan lepas tangan dari persoalan ini.</div>
<div style="background-color: white; color: #666666; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 16.08px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Maka demi terwujudnya Keadilan Hukum atas Kejahatan Kehutanan, PBHI Sumbar meminta Semua Pihak terkait terutama BKSDA Sumatera Barat, POLDA Sumatera Barat termasuk Polres Sijunjung, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat termasuk Dinas Kehutanan Sijunjung, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk bertindak cepat menangani Kejahatan Kehutanan Kawasan Suaka Alam di Sijunjung. Kawasan Suaka Alam adalah penyangga kehidupan, membiarkan pelaku bisnis illegal mengekpolitasinya sama saja membunuh kehidupan.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
</div>

(sumber : google) SIARAN PERS Sumatera Barat, 4 Agustus 2016. Berbagai upaya untuk menyelematkan kawasan hutan suaka alam Nagari S...

SIARAN PERS

<div style="background-color: white; color: #666666; line-height: 16.08px; margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;">
 
 
<div style="text-align: center;">
Sijunjung, 21 Juli 2016</div>
 
<div style="text-align: center;">
“Illegal Logging Terorganisir”</div>


<div style="text-align: center;">
Warga Nagari Sungai Batuang dan Aie Amo Di Teror 
 </div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXT-HabYWaEDenB35igf-U7p6I7UXH0YfW8Bm5php1aquOLZF0onfuqO6eHgITs6S3XFffBTeFUuffSZo7sGlaNrQ9XL9EgHbbr3gC6bcETjr1W3zxR14Yx_TTLoWr0q0CwVsSwDZMldo/s1600/Demo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="425" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXT-HabYWaEDenB35igf-U7p6I7UXH0YfW8Bm5php1aquOLZF0onfuqO6eHgITs6S3XFffBTeFUuffSZo7sGlaNrQ9XL9EgHbbr3gC6bcETjr1W3zxR14Yx_TTLoWr0q0CwVsSwDZMldo/s640/Demo.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
 </div>
</div>
<div class="text_exposed_show" style="background-color: white; color: #666666; display: inline; line-height: 16.08px;">
 
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;">
</div>


 
<div style="text-align: justify;">
Setelah belum adanya titik temu penyelesaian masalah kerusakan kawasan suaka alam di Nagari Sungai Batuang, maka rabu 20 Juli 2016 seluruh komponen Masyarakat Nagari Sungai Batuang atas nama Aliansi Masyarakat Nagari Sungai Batuang mengadakan aksi demo damai di Kantor Polres Sijunjung. Aksi ini di orientasikan untuk penyelamatan kawasan suaka alam nagari sungai batuang dari aktiftas illegal logging. pada kesempatan demo damai, Massa aksi meminta Polres Sijunjung, Bupati Sijunjung dan Dinas Kehutanan Sijunjung untuk berkenan melaksanakan tuntutan warga berupa Pertama, Penghentian aktifitas pengrusakan hutan suaka alam nagari sungai batuang, Kedua, menindak oknum pelaku pengrusakan hutan suaka alam nagari sungai batuang menurut hukum yang berlaku. Ketiga, menjaga kawasan suaka alam nagari sungai batuang dari pengrusakan. Keempat, Penghijauan Kawasan yang telah rusak, Kelima, Selamatkan Daerah Aliran Sungai (Sumber Daya Air), Keenam, Selamatkan Lahan Pertanian.</div>


<div style="text-align: justify;">
 </div>

<div style="text-align: justify;">
Massa Aksi disambut langsung oleh Bupati Sijunjung, Kapolres Sijunjung, Ketua DPRD Sijunjung, Kepala Dinas Kehutanan Sijunjung, Pihak BKSDA, dan SKPD terkait lainnya. Bupati Sijunjung, Kapolres dan Ketua DPRD Sijunjung menjawab tuntutan warga dengan komitmen yang pada intinya berupa, Pertama, membentuk tim terpadu penyelesaian masalah illegal logging kawasan suaka alam nagari sungai batuang. Kedua, mengupayakan penyelesaian tindak pidana kehutanan ini dalam waktu 2 minggu. Ketiga, menindak pelaku tanpa pandang bulu. Keempat, mengupayakan rehabilitasi hutan, daerah aliran sungai (sumber daya air) serta lahan pertanian yang telah rusak melalui program pemerintah. Selain itu, partisipasi aktif warga sungai batuang dalam menyelamatkan kawasan suaka alam di sijunjung juga di apresiasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Menjelang magrib, pemerintahan nagari sungai batuang dikejutkan oleh informasi akan adanya penyerangan dari sekelompok massa terhadap masyarakat nagari sungai batuang berkaitan dengan aksi damai yang dilakukan warga dalam menyelamatkan kawasan suaka alam tersebut. Informasi ini segera ditidaklanjuti pemerintahan nagari bersama kerapatan adat nagari dan tokoh masyarakat nagari sungai batuang. Koordinasi dengan walinagari tetangga, pihak polsek, anggota koramil dan pihak terkait lainnya untuk menelusuri kebenaran informasi ini.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sekitar pukul 22.00 Wib, Walinagari Sungai Batuang menerima informasi bahwa ada pergerakan massa menuju nagari aie amo dan nagari sungai batuang dari arah kamang baru. Akhirnya, pemerintahan nagari bersama kerapatan adat nagari mengambil kebijakan cepat meminta warga berhati-hati dan menyiapkan diri untuk segala kemungkinan yang terjadi. Informasi penyerangan oleh sekelompok massa terhadap warga aie amo (Pelapor Illegal Logging) dan Masyarakat Nagari Sungai Batuang membuat suasana nagari mencekam. Masyarakat resah dan menimbulkan ketakutan kepada kaum perempuan dan Anak-anak nagari sungai batuang. Bahkan salah seorang pemuda diancam diri dan rumahnya dibakar.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Amparis Dt. Payuang Sakaki menyatakan anak kemenakan kami di teror setelah menyampaikan informasi aktifitas pengrusakan hutan melalui aksi damai, untuk itu beliau meminta pemerintah dan penegak hukum memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa aman. Apricon selaku Ketua IMNAS (ikatan mahasiswa sungai batuang) menyatakan “kami yang dirugikan oleh aktifitas illegal logging tapi kenapa kami yang diancam”. Ancaman ini sangat tidak masuk akal, olehnya Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan illegal logging kawasan suaka alam di nagari sungai batuang.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Walinagari Sungai Batuang (samudin) sangat menyayangkan upaya teror oleh sekelompok massa terhadap warga yang berperan aktif dalam upaya penyelamatan kawasan suaka alam dari aktifitas illegal logging. Teror tersebut merupakan bentuk intimidasi dan intervensi kepada warga dalam melaksanakan kewajiban melaporkan pengrusakan kawasan suaka alam yang telah menganggu dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat nagari. Untuk itu, Walinagari berharap laporan dan aspirasi masyarakat ditanggapi secara pro aktif dan mereka diberikan pelindungan. </div>
<div style="text-align: justify;">
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat selaku kuasa hukum Walinagari dan Ketua KAN Nagari Sungai Batuang menyatakan : Bagaimana mungkin, masyarakat yang dijamin keselamatan jiwa, harta, dan keluarganya oleh undang-undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan (psl.78) dalam menyampaikan kerusakan hutan diteror dan diancam dibunuh? Hal ini menunjukkan, Kejahatan Kehutanan berupa illegal logging kawasan suaka alam sangat terorganisir. Untuk itu, PBHI Sumbar mendesak pemerintah dan pihak terkait lainna : SEGERA memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat Nagari Sungai Batuang dan Aie Amo yang menjadi Pelapor, Informan, dan/atau Saksi dalam upaya penyelamatan kawasan hutan sebagaimana diatur pada pasal 76 Undang-Undang ini. Sesungguhnya masyarakat tengah melaksanakan perintah undang-undang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, apalagi kawasan suaka alam sebagai kawasan penyangga kehidupan. Olehnya sudah seharusnya, gerakan masyarakat didukung oleh semua pihak. Kita patut bersyukur, ancaman tersebut tidak terjadi. Dan kedepan kita berharap kejadian seperti ini tidak akan berulang lagi. Semoga.</div>
 
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em; text-align: justify;">
Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami aturkan terima kasih.</div>
<div style="margin-bottom: 1em; margin-top: 1em;">
Cp : 
1. Walinagari Sungai Batuang (085365443861) 
2. Ketua Imnas Apricon (082170474231) 
3.PBHI Sumatera Barat Wengki Purwanto (081266744971)</div>
 
<div style="font-size: 12px;">
</div>
</div>

Sijunjung, 21 Juli 2016 “Illegal Logging Terorganisir” Warga Nagari Sungai Batuang dan Aie Amo Di Teror Setelah b...

LOWONGAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KOTA PADANG 2016

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4JljMNPTGDFbW8VxiSU7NA7ygC1FXru5vfkoAgM_d1i8ETWDpXJK3PNkmCpQAvtS3eTzGLaNBUmqGWDLth70b9gXc021N1sNMQze3YkGKe_LI-pG0fsyWQx6pbAaEwfMRh-WnD0F38SE/s1600/BPS.jpg" /></div>
 
<div class="post-body entry-content" id="post-body-4436441693993905893" style="background-color: white; color: #555555; font-family: verdana; font-size: 12px; line-height: 1.6em; margin: 0px; text-align: justify;">
<div>
 </div>
<div>
Jadwal Pendaftaran 11-13 Januari 2016 Persyaratan: <ol>
<li>Bukan berstatus PNS</li>
<li>Berpendidikan minimal D3 atau lebih</li>
<li>Usia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun</li>
<li>Mengenal wilayah tugasnya dengan baik</li>
<li>Pelamar berdomisili di kota Padang yang di tunjukan dengan identitas KTP ( Alamat domisili tidak harus sama dengan KTP)</li>
<li>Pada saat penyerahan lamaran harus menunjukkan KTP asli</li>
<li>Membuat surat lamaran dengan mencantumkan nama, alamat, jenis kelamin, Pendidikan terakhir, No HP yang aktif, Pengalaman survey/sensus BPS jika ada, serta melampirkan copy ijazah, copy KTP, Pas foto 3×4 (berwarna) sebanyak 3 lembar.</li>
<li>Surat lamaran diserahkan langsung ke: Sekretariat Sensus Ekonomi 2016 BPS kota padang Jl. By. Pass KM. 13 Sungai Sapih Kec. Kuranji Padang Tanggal 11/sd 13 Januari 2016 pada jam kerja 08.00-16.00 WIB</li>
<li>Bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diberitahukan melalui sms dari no. 081261648785 atau via email untuk mengikuti seleksi tertulis dan wawancara pada tahap berikutnya</li>
<li>Seleksi tertulis dan wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2016 ( tempat menyusul)</li>
<li>Mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Koordinator Sensus Kecamatan ( KSK)</li>
<li>Sehat jasmani dan rohani serta berpenampilan baik</li>
<li>Berdisiplin dan berkomitmen pada tugas sebagai petugas SE2016</li>
<li>Bersedia melaksanakan tugas selama masa perjanjian kerja (kontrak) yang akan ditandatangani sebelum mengikuti pelatihan SE2016 dan tidak terikat kontrak dengan pihak lain</li>
</ol>
Tempat Pendaftaran:</div>
<div>
 Sekretariat SE 2016 BPS Kota Padang Jl. Raya By Pass Km 13 Sungai Sapih Kuranji Padang Call Center : 081261648785</div>
 
<div style="clear: both;">
</div>
</div>
<div align="center" class="iklanbawahartikel" style="background-color: white; color: #555555; font-family: verdana; font-size: 12px;">
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9028672977637181" data-ad-slot="3597773558" data-adsbygoogle-status="done" style="display: inline-block; height: 280px; width: 336px;"><ins id="aswift_1_expand" style="background-color: transparent; border: none; display: inline-table; height: 280px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 336px;"></ins></ins></div>

Jadwal Pendaftaran 11-13 Januari 2016 Persyaratan: Bukan berstatus PNS Berpendidikan minimal D3 atau lebih Usia minimal 18 tahun...

SUSUNAN LENGKAP KEPENGURUSAN DPN PERADI PERIODE 2015-2020

<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCk639311rpYX0ohYBge2bnaVMM-DjgYZvTGZI9YjhNT4w7lZngW5XH2wCiN7uBNclyMaAuRQbp-X1CANrMWVHQ60jv-R4t_HBaLw18CwTkiMZqDVkJ9CtLfj08Q2mKQiZglHviOq_-aw/s1600/Peradi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCk639311rpYX0ohYBge2bnaVMM-DjgYZvTGZI9YjhNT4w7lZngW5XH2wCiN7uBNclyMaAuRQbp-X1CANrMWVHQ60jv-R4t_HBaLw18CwTkiMZqDVkJ9CtLfj08Q2mKQiZglHviOq_-aw/s640/Peradi.jpg" width="640" /></a></div>
 
Bertempat di Hotel
Mulia, Senayan, Jakarta, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia
(DPN PERADI) kepengurusan Fauzie  Yusuf Hasibuan menggelar acara
pelantikan pengurus. Sekitar 240 nama yang masuk dalam susunan pengurus. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum DPN PERADI
Nomor Kep 505/PERADI/DPN/VIII/2015 yang ditandatangani pada Jumat, 28 Agustus
2015, berikut ini daftar nama pengurus DPN PERADI 2015-2020.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
</div>
<div align="center">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="background: white; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184;">
 <tbody>
<tr>
 <td colspan="3" style="padding: 0cm 0cm 0cm 0cm; width: 462.0pt;" width="616"><div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: center;">
Ketua Umum 
 Fauzie Yusuf Hasibuan 
 
 Wakil Ketua Umum 
 Achiel Suyanto 
 R Dwiyanto Prihartono 
 Harris Arthur Hedar 
 Ricardo Simanjuntak 
 Jamaslin James Purba 
 Sutrisno 
 Hermansyah Dulaimi 
 Adi Warman 
 Hotman Paris Hutapea 
 Sapriyanto Refa 
 
 Sekretaris Jenderal 
 Thomas E. Tampubolon 
 
 Wakil Sekretaris Jenderal 
 Viator Harlen Sinaga 
 Gartono 
 Bhismoko W Nugroho 
 Mery Girsang 
 Effendi Sinaga 
 Victor W Nadapdap 
 Bambang Hariyanto 
 M M M Herman Sitompul 
 Charles Janer Natigor Silalahi 
 HME Zaenal Marzuki 
 Syamsuddin Daeng Rani 
 Mulyadi 
 Roni Hutajulu 
 John Sari Haloho 
 
 Bendahara Umum 
 Nyana Wangsa 
 
 Wakil Bendahara Umum 
 Srimiguna 
 Faizal Hafies 
 RA Anitha DJ Puspo Kusumo 
 Syamsuddin<o:p></o:p></div>
</td>
 </tr>
<tr>
 <td style="padding: 0cm 0cm 0cm 0cm; width: 153.75pt;" valign="top" width="205"><div class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan 
 Heru Susetyo 
 
 Wakil Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan 
 Taufik 
 Jaswin Damanik 
 Januar Agung Saputra 
 Anselmus Bona P Sitanggang 
 Jhon Siregar 
 Adi Febrianto Sudrajat 
 
 Ketua Bidang PKPA dan Sertifikasi Advokat 
 Shalih Mangara Sitompul 
 
 Wakil Ketua Bidang PKPA dan Sertifikasi Advokat 
 Nizammudin 
 Marina Saragih 
 Agus Surya Prayitno Otto 
 Bahrul Ilmi Yakup 
 Refman Basari 
 Badrul Munir 
 Kristianto P Halomoan 
 Yunita Hendyas Sari 
 
 Ketua Bidang Internal Audit 
 Khairil Poloan 
 
 Wakil Ketua Bidang Internal Audit 
 Anthon Raharusun 
 Darwin Noor 
 Tutik Sri Suharti 
 Mustolih 
 Amrul Khair Rusin 
 Ridwan Bakar 
 Djeni Marthen 
 Nurmaeni Daulay 
 
 Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga 
 Said Damanik 
 
 Wakil Ketua Bidang Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga 
 Djamal Aziz 
 Misj’al 
 Risma Situmorang 
 Rozaq Asyhari 
 Nurkholis Cahyasa 
 Ma’ruf Syah 
 Gelora Tarigan 
 Faisal Putra 
 Otto Bismark 
 Julius Ibrani 
 Kaspudin Nor 
 Fariz Eka Putra 
 
 Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan 
 Nikolas Simanjuntak 
 
 Wakil Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan 
 Abdul Fickar Hadjar 
 A Muliadi 
 Ali Abdullah Moda 
 Azmi Syahputra 
 Ogar S Matompo 
 Budi Sampurno 
 Harlem Tampubolon 
 Boby Rahman Manalu 
 Rahman 
 Dwi Alfianto 
 Achmad Bayhaqi 
 
 Ketua Bidang Pengangkatan Advokat 
 Irwan Hadiwinata 
 
 Wakil Ketua Bidang Pengangkatan Advokat 
 M Bun Yani Kahfi 
 Fauzul Abrar 
 Romy Daniel Tobing 
 Sordame Purba 
 Ardian Ramandha Rizaldi 
 Ali Oksy Murbiantoro 
 Dedy Madong 
 Eko Suryowidarto 
 James Pangaribuan 
 Sofia B Mandagi 
 Yefta P Kaligis 
 Oloando Kristi Tampubolon 
 
 Ketua Bidang Organisasi 
 Ferry Firman Nurwahyu 
 
 Wakil Ketua Bidang Organisasi 
 Amir Hamzah Pane 
 J S Simatupang 
 Rusmin Widjaya 
 Tabrani Abby 
 Feizal Syahmenan 
 Permata Nauli Daulay 
 Agusfian 
 Romulo 
 
 Ketua Bidang Keanggotaan 
 R Ida Wara Suprida 
 
 Wakil Ketua Bidang Keanggotaan 
 Freddy Tua Simatupang 
 Lasmidara 
 Hayun Shobri 
 Euis Mulyati Sukarya 
 Roni Suminto 
 Venny Romatua Damanik 
 Sufrensi A Manan 
 Krismawan Hadiwinata 
 Djamudin 
 
 Ketua Bidang Hubungan Masyarakat 
 Zul Armain Aziz 
 
 Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat 
 Muh Joni 
 Firoz Gaffar 
 A S Leonardus Tobing 
 Yudha Pandu 
 Iqbal Tawakkal Pasaribu 
 R Handoko Muryadi 
 Misbahuddin Gasma 
 Sarah Serena 
 Wiwik Handayani<o:p></o:p></div>
</td>
 <td style="padding: 0cm 0cm 0cm 0cm; width: 153.75pt;" valign="top" width="205"><div class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
Ketua Bidang Pengembangan Kerjasama Universitas 
 Sophar Maru Hutagalung 
 
 Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kerjasama Universitas 
 Christo Conrad Hutabart 
 Fahmi H Bachmid 
 Ranto P Simanjuntak 
 Sampurno Budisetianto 
 Hasrul Benny Harahap 
 Dhoni Martien 
 Gunadi Handoko 
 Peber E W Silalahi 
 Ika Safitri Umar 
 
 Ketua Bidang Kerjasama Internasional 
 Aloysius Haryo Wibowo 
 
 Wakil Ketua Bidang Kerjasama Internasional 
 HMBC Rikrik Rizkiyana 
 Lia Alizia 
 Susandarini 
 Anda Hakim 
 Maryke Silalahi Nuth 
 Jimmy Simanjuntak 
 Harjon Sinaga 
 Heince Tombak Simanjuntak 
 Rapin Mudiardjo 
 Sardi Tambunan 
 
 Ketua Bidang Pengawasan dan Rekomendasi Advokat Asing 
 Edward Manik 
 
 Wakil Ketua Bidang Pengawasan dan Rekomendasi Advokat Asing 
 Nixon DH Sipahutar 
 Riri Purbasari 
 Agustinus Dawarja 
 Vidi Galenso Syarief 
 Sunarto 
 Perry Cornelius P Sitohang 
 Teddy Anggoro 
 Nirmala 
 
 Ketua Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas 
 Rita Mesrawati 
 
 Wakil Ketua Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas 
 Ria Hetharia Sitompoel 
 Yulita Dyah Prabudiningrum 
 Ida Rumindang 
 Renatha Sihombing 
 Susi Maryati 
 Grace Purwo Nugroho 
 Rosnita Tobing 
 Mahadita Ginting 
 Elisa Manurung 
 Theresia Purba 
 Ivone Komarawati 
 Sri Hastuti 
 Debby Natalia 
 Nessa 
 
 Ketua Bidang Pembelaan Profesi 
 Tasman Gultom 
 
 Wakil Ketua Bidang Pembelaan Profesi 
 Sabar Ompu Sunggu 
 Abi Hasan Mu’an 
 Secarpiandy 
 M Reza Kurniawan 
 Rovinus Lubis 
 Bahrain 
 Mujahidin 
 Zainuddin 
 Alamsyah Hamonangan Sinurat 
 Erniwaty Hutagalung 
 Ahmad Irwandi Lubis 
 Muhammad Arief 
 Albiker Siagian 
 Daniel Heru B Simorangkir 
 Henri Hendrikson Sirait 
 Andrian Bayu Kurniawan 
 Sabar Daniel Hutahaean 
 Sudarta Siringoringo 
 
 Ketua Bidang Eksekusi dan Sosialisasi Putusan Dewan Kehormatan 
 Coki T N Sinambela 
 
 Wakil Ketua Bidang Eksekusi dan Sosialisasi Putusan Dewan Kehormatan 
 Herlina Hutahayan 
 Ahmad Riyadh UB 
 Suratno 
 Mustakim 
 Martha Sari Tarigan 
 Syahril Muhammad 
 Zainul Amri 
 Tonggo P Silalahi 
 Immanudin 
 Muhammad Junaedi 
 Parlin Sihombing 
 
 Ketua Bidang Magang 
 Teddy Soemantri 
 
 Wakil Ketua Bidang Magang 
 Junaidi Matondang 
 Ari Wahyudi Hertanto 
 Togar M Sijabat 
 Fahmi Assegaf 
 Rosenti Kristina Simaremare 
 Enny Sri Handajani 
 Susanty 
 Sangti P Nainggolan 
 Nien Raffles Siregar 
 Difla Wiyani 
 Nasruddin 
 Alemina Tarigan 
  <o:p></o:p></div>
</td>
 <td style="padding: 0cm 0cm 0cm 0cm; width: 153.75pt;" valign="top" width="205"><div class="MsoNormal" style="line-height: 18.0pt; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm;">
Ketua Bidang Pembelaan Organisasi 
 Happy SP Sihombing 
 
 Wakil Ketua Bidang Pembelaan Organisasi 
 Sahroni 
 Piter Siringoringo 
 Suhendra A Hutabarat 
 Andris Basril 
 Erik Prabualdi 
 Wetmen Sinaga 
 Zainudin Paru 
 Ozhak Emanuel Sihotang 
 Rudolf Edward Baringbing 
 T Iskandar 
 Djalan Sihombing 
 Binsar Sitorus 
 Djoki Sutiono 
 Heber Sihombing 
 Ombun Suryono Sidauruk 
 Jumadi Sidabutar 
 Charles Saragih 
 Antoni Silo 
 Bonar Silaen 
 Bachtiar Djalaludin 
 Iewan 
 Sri Kalono 
 Edy Dwi Martono 
 
 Koordinator-Koordinator Wilayah 
 
 Sumatera Utara 
 Marasamin Ritonga 
 Faisal Putra 
 
 DI Aceh 
 Herman Hadi 
 Rizal Sihombing 
 Erwin Lingga 
 
 Sumatera Barat 
 Amiruddin 
 
 Riau 
 Yusril Sabri 
 
 Kepulauan Riau 
 Abdul Kadir 
 
 Sumatera Selatan 
 Muhammad Husni Chandra 
 
 Lampung 
 Sukarmin 
 
 Jambi  
 Sarbaini 
 
 Bengkulu 
 Edy Sugiarto 
 
 Kalimantan Barat 
 Hadi Suratman 
 
 Kalimantan Timur 
 Arjunawan 
 
 Kalimantan Utara 
 Robert Welman Napitupulu 
 
 Kalimantan Selatan 
 A Rasyid Rahman 
 
 Kalimantan Tengah 
 Edy Sucipto 
 Henry S Dalim 
 
 Sulawesi Selatan 
 HM Jamil Misbach 
 Hasman Usman 
 
 Sulawesi Barat  
 Thamrin Assalam 
 
 Sulawesi Tengah 
 Abdurrachman M Kasim 
 
 Sulawesi Tenggara  
 Abu Hanifah Pahege 
 
 Sulawesi Utara 
 Piet Kangihade 
 
 Gorontalo 
 Christianto Weenas 
 Duke Aria Widagdo 
 
 Jawa Bagian Barat 
 Jefri Sinaga 
 Rinal Siswadi Kusumah 
 
 Jawa Bagian Tengah 
 D Djunaedi 
 Jawade Hafidz 
 Andreas Haryanto 
 
 DI Yogyakarta 
 Daris Purba 
 Deddy Suwadi 
 Irsyad Thamrin 
 
 Jawa Bagian Timur 
 Djuli Edy 
 Djoko Sumarsono 
 Nurbaedah 
 
 Bali 
 Putu Suta Sadnyana 
 
 Nusa Tenggara 
 Lorens Mega 
 Azrul Azwar 
 
 Maluku 
 Zeffnar Masnifit 
 
 Maluku Utara 
 Christopher Herliem 
 
 Papua 
 Haris Nurlete 
 
 Papua Barat 
 Munir Kairoti<o:p></o:p></div>
</td>
 </tr>
</tbody></table>
</div>

Bertempat di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) kepengurusan Fauzie Yusu...

KABUT ASAP DIRANAH MINANG MENGKWATIRKAN

<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhqPh91DZwHKjH3bEyPyBYNyD0lb_rC_xa4APQpncWMtATXiAnbH8d_kYuEubQZcT8xmD7k1yQN_eCrpGF6OAMXA4gAwPd9srlPHivNNnZi5MEbmcj1guqOOPUgIss4QgH37tyFwVYsNc/s1600/12049555_429713880567093_1687062773860623642_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhqPh91DZwHKjH3bEyPyBYNyD0lb_rC_xa4APQpncWMtATXiAnbH8d_kYuEubQZcT8xmD7k1yQN_eCrpGF6OAMXA4gAwPd9srlPHivNNnZi5MEbmcj1guqOOPUgIss4QgH37tyFwVYsNc/s640/12049555_429713880567093_1687062773860623642_n.jpg" width="640" /></a></div>
 
Sudah hampir 2 bulan kabut asap yang terjadi di daerah Riau dan Jambi akibat kebakaran hutan dan selama itu pula cuaca di bumi ranah minang terjadi pencemaran udara. Khususnya di Padang kabut asap juga melanda daerah ini, akibatnya sudah banyak penyakit pernapasan yang dialami masyarakat setempat. namun belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi musibah ini. Seharusnya ini menjadikan pelajaran bagi Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan kepentingan umum dibidang kesehatan. Selaku ibu kota Provinsi Sumatera Barat Padang harus memberikan contoh yang baik dalam mengatasi masalah kabut asap serta tindakan-tindakan cepat, peduli dalam menangani masalah ini. 
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyatakan kabut asap yang menyelimuti daerah itu sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. 
<div style="text-align: justify;">
"Kita sudah menurunkan tim untuk mengukur kualitas udara di Kota Padang dan mendapatkan hasil terbaru, yaitu 209,36 g/nm3," kata Mahyeldi didampingi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Padang Edi Hasymi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.</div>
Ia menjelaskan, hasil tersebut jauh meningkat dari hasil uji kualitas udara sebelumnya yang hanya 81,73 g/nm3. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, karena batas baku mutu (normal) adalah 150 g/nm3.Untuk itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan memakai masker saat keluar rumah, karena kabut asap dapat mengganggu pernafasan."Karena ini adalah kabut asap kiriman, jadi cara terbaik dilakukan saat ini adalah mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi pada warga," katanya menjelaskan.Hanya tindakan dan imbauan seperti itu yang dilakukan oleh Pemkot Padang sejauh ini.</div>
<div style="text-align: justify;">

</div>

Sudah hampir 2 bulan kabut asap yang terjadi di daerah Riau dan Jambi akibat kebakaran hutan dan selama itu pula cuaca di bumi ranah min...